Reformasi Rantai Logistik Maritim: DPP Partai RASA Gagas Integrasi Tol Laut dengan Koperasi Nelayan Kepulauan

JAKARTA, KABAR RASA — Disparitas harga bahan pokok dan tingginya biaya angkut komoditas perikanan dari wilayah kepulauan menuju pusat konsumsi nasional menjadi sorotan utama Rapat Koordinasi Bidang Kemaritiman DPP Partai RASA pekan ini. DPP menilai program kapal logistik perintis dan Tol Laut perlu diintegrasikan langsung dengan gudang beku (cold storage) yang dikelola oleh koperasi nelayan di Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Papua.

Selama ini, banyak kapal logistik yang berangkat dari pelabuhan utama di Pulau Jawa membawa muatan penuh, namun kembali dari wilayah Indonesia Timur dengan tingkat keterisian muatan balik (return cargo) yang masih rendah. Akibatnya, efisiensi biaya pelayaran belum maksimal dan hasil perikanan tangkap nelayan kecil belum terserap secara optimal ke pasar nasional.

"Kami mengusulkan agar minimal 40 persen kapasitas kontainer berpendingin (reefer container) pada jadwal muatan balik Tol Laut diprioritaskan dengan tarif afirmatif bagi koperasi nelayan dan koperasi rempah di wilayah kepulauan," jelas Ketua Departemen Maritim dan Perikanan DPP Partai RASA.

Selain kuota kontainer, DPP juga mendorong pemerintah daerah untuk membangun dermaga bongkar muat skala menengah yang terhubung langsung dengan sentra pengolahan ikan bertenaga surya, sehingga nilai tambah pengolahan fillet ikan dan hasil laut tetap tinggal di daerah asal.